Apresiasi Putusan Hakim, DPP. Perhimpunan Al-Irsyad: Hakim Miliki Kewenangan Penahanan Sesuai Pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHAP

0

JAKARTA (gemaislam) – Ketua Majelis Wakaf Perhimpunan Al-Irsyad Mu’adz Masyadi, SH, menilai Putusan hakim H. Dwiharso Budi, SH., M. HUM sebagai Ketua Majelis perkara penodaan agama yang terdakwanya adalah Ahok adalah murni putusan yang sesuai dengan fakta persidangan yang memenuhi pasal 156a.

Ia mengatakan bahwa pada pasal 156a yang tertulis “dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

rumahhufazh.or.id

“Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah gunaan atau penodaan terhadap  suatu agama yang dianut di Indonesia,” ujar Mu’adz kepada gemaislam, Selasa (9/5).

“Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,” tambahnya.

Jika mencermati unsur-unsur pasal penodaan agama tersebut diatas, lanjut Mu’adz secara normatif dan secara materil sudah dapat dibuktikan secara nyata di dalam persidangan oleh Majelis Hakim dengan kewenangannya yang obyektif dan subyektivitasnya selaku Hakim sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

“Hakim boleh memutus dengan keyakinannya sesuai Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tegas Mu’adz Masyadi, SH.

Demikian juga, Mu’adz menyebutkan dalam putusannya yang salah satunya memerintahkan supaya terdakwa ditahan adalah kewenangan sesuai amanat Undang-Undang yaitu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 197.

“Jadi putusan tersebut adalah tidak melampaui kewenangan hakim, bahwa hakim mempunyai kewenangan penahanan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHAP.,” jelasnya.

Menurutnya, dengan dilakukannya penahanan tersebut oleh hakim maka putusan tersebut mempunyai akibat hukum yang mengikat terhadap status jabatan Gubernur dipegang oleh terdakwa maka sesuai pasal 65 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

“Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa ini sebagai pembelajaran sesungguhnya sekuat apapun seseorang tidak ada jaminan di pengadilan apalagi dalam hal penodaan agama,” tutup Mu’adz. (GZ)

 

- Advertisement -

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY