Islam Dan Negara Dalam Rekayasa Politik

0

oleh : Dr. Slamet Muliono*

Mempertentangkan hukum positif dengan hukum agama bukan saja kontraproduktif dan menghabiskan energi tetapi justru akan mereproduksi konflik yang berkepanjangan. Betapa tidak, hukum positif yang berlaku di Indonesia seringkali ditopang oleh hukum agama, sehingga sudah semestinya kedua hukum itu dicari titik temunya. Hukum positif tanpa ada dukungan dari  hukum agama justru akan melahirkan sejumlah anomali yang berujung terjadinya konflik.

rumahhufazh.or.id

Fenomena mempertentangkan hukum positif dengan hukum agama mencuat pasca munculnya pernyataan Kapolri, Tito Karnavian ketika menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan nasional.

Pernyataan ini kemudian bergulir dan memperoleh respon dari Anggota komisi III DPR RI, Muhammad Syafii. Dia menuturkan bahwa hukum Islam secara keseluruhan memang tidak pernah menjadi hukum positif di Indonesia. Namun demikian hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah fatwa ulama, tetapi menjadi acuan minimal bagi umat Islam untuk menaatinya, dan hal ini tidak pernah ada masalah.

Sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, hukum Islam secara keseluruhan memang tidak pernah menjadi hukum positif dan umat Islam menerima hal itu demi kesatuan Indonesia, demi kebhinekaan. Namun demikian, hukum Islam yaitu al-Qur’an, hadits dan termasuk fatwa ulama menjadi panduan minimal bagi umat Islam untuk menaatinya.(jitunews. 20/1/2017)

Merendahkan Hukum Agama 

Kalau ingin beriktikad baik, seharusnya dicari titik temunya, sehingga sinergitas yang muncul bukan mengkontraskan. Bukankah shalat, puasa, zakat tidak diatur dalam hukum positif tetapi umat Islam tetap taat melakukannya. Kalau umat Islam tidak legowo dan mau menang sendiri, maka umat Islam akan menunut dimasukkan hukum agama itu ke dalam hukum positif, karena jumlah mereka mayoritas. Maka disinilah makna fatwa MUI dalam membimbing dan mendidik masyarakat bukan memecahbelah.

Keluarnya fatwa juga tidak sembarangan tetapi memperhatikan kapasitas, kredibilitas, akuntabilitas dan berbagai syarat lainnya, sehingga fatwa yang keluar sudah melalui pertimbangan yang matang. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, adanya fatwa ulama melahirkan gerakan umat Islam untuk menyelamatkan negara, sehingga berhasil melawan dan mengusir penjajah. Maka layak jika dikatakan bila tidak ada fatwa maka Indonesia tidak akan merdeka, dan Indonesia akan terus menjadi negara terjajah.

Mempertentangkan hukum positif dengan hukum agama bisa diartikan sebagai langkah untuk memprovokasi umat Islam untuk tidak taat pada fatwa ulama. Ketika umat Islam sudah tidak patuh terhadap fatwa ulama, maka pada gilirannya, tidak akan patuh terhadap hukum Islam. Ketika fatwa sudah disepelekan dan dianggap pilihan yang bisa diabaikan maka kepada siapa lagi umat Islam merujuk. Yang paling membahayakan adalah menganggap bahwa hukum positif harus dikedepankan dengan mempertentangkan Al-Qur’an. Hal ini sama saja meletakkan posisi hukum agama di bawah hukum positif.  Hal ini bukan hanya melecehkan agama tetapi menghinakan kitab suci yang selama ini dimuliakan oleh umat Islam.

Fatwa Bukan untuk Meruntuhkan Negara

Fatwa MUI sering dianggap sebagai biang keladi dan penyulut kekacauan yang berkecamuk akhir-akhir ini. Munculnya fatwa justru memberi panduan kepada masyarakat untuk bertindak menurut koridor. Menyalahkan dan menyudutkan fatwa justru mengalihkan akar persoalan. Tanpa fatwa MUI, maka masyarakat akan bertindak sesuai dengan penafsiran sendiri-sendiri, dan justru akan menciptakan distabilitas sosial.

Akar persoalan munculnya fatwa adalah adanya penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, Ahok. Ahok telah mengucapkan perkataan yang menyesatkan dan menghina Al-Qur’an. Al-Qur’an dianggap sebagai alat pembodohan umat. Pasca kejadian itu, muncul gejolak sosial. Untuk merespon adanya gejolak sosial dan merespon adanya penghinaan agama, maka MUI mengeluarkan fatwa agar negara segera memproses dan menghukum Ahok. Jika tidak, masyarakat akan mengunakan caranya sendiri-sendiri untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini, Fatwa MUI justru meredam dengan memberi kanal positif guna menghindari kekacauan yang lebih besar.

Sebagaimana diketahui bahwa umat Islam merasa marah ketika mendengar Ahok mengucapkan perkataan yang merendahkan Al-Qur’an, namun aparat penegak hukum bukan hanya terkesan lambat, tetapi berupaya membebaskan dari jeratan hukum. Atas lambannya tindakan pemerintah, umat Islam mendesak untuk segera memenjarakan Ahok. Alih-alih memprosesnya secara cepat, negara justru merasa terganggu dengan desakan umat Islam. Bahkan negara semakin goncang ketika umat Islam melakukan aksi bela Islam 411 (4 Nopember 2016) dan 212 (2 Desember 2016), sehingga menuduh fatwa MUI sebagai penyulut kekisruhan.

Terbukti bahwa pasca aksi 212 negara mereproduksi kekerasan simbolik terhadap berbagai ucapan dan gerakan umat Islam. Hal ini berujung untuk memojokkan dan memberi tekanan dan ancaman kepada umat Islam. Bahkan gerakan umat Islam dianggap sebagai gerakan memecah belah masyarakat serta membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal itu dipicu oleh fatwa MUI.

Mempertentangkan hukum positif dengan hukum agama merupakan bagian dari skenario untuk memojokkan umat Islam. Sejarah mempertentangkan hukum positif dengan hukum agama telah terjadi dalam sejarah Indonesia, yakni ketika terjadi penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta. Penghapusan itu bukan hanya menganggap umat Islam tidak toleran tetapi dianggap sebagai ancaman kelompok minoritas. Padahal 7 kata itu hanyalah tertuju pada umat Islam dan tidak untuk menghapus eksistensi kelompok minoritas.

Sejarah berulang, dimana kelompok minoritas ingin memarginalkan hukum agama (Islam) dan menganggap bahwa fatwa ulama (MUI) dituduh sebagai pemicu lahirnya radikalisme agama yang berujung kekisruhan sosial.

Surabaya, 22 Januari 2017
*Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

- Advertisement -

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY